Mengapa Jepang terlibat dalam Perang Dunia I?

Jepang sering disebutkan dalam Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Jepang sudah ikut berperang — bukan di parit Flanders, melainkan untuk merebut koloni Jerman di Tiongkok dan di Samudra Pasifik.

Pintu masuknya adalah Aliansi Inggris-Jepang tahun 1902. London butuh bantuan di Asia Timur. Tokyo melihat peluang: Jerman sibuk di Eropa, sumber daya alam Jepang terbatas, dan Tsingtao (kini Qingdao) plus pulau-pulau di Pasifik bisa berganti tangan tanpa mengirim tentara ke front Eropa.

Aliansi Inggris-Jepang: mengapa Tokyo menyatakan perang

Setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905, Jepang mendapat penghormatan dari negara-negara Barat dan tumbuh sebagai kekuatan yang perlu diperhitungkan. Perjanjian dengan Inggris menempatkan Tokyo di pihak Entente — bukan Aliansi Tiga Jerman–Austria–Italia, yang sering tertukar dalam ringkasan cepat.

Pada 7 Agustus 1914, pemerintah Inggris meminta bantuan Jepang untuk menyingkirkan kapal-kapal Jerman di perairan Tiongkok. Menteri Luar Negeri Katō Takaaki dan Perdana Menteri Ōkuma Shigenobu melihat kesempatan memperluas pengaruh di daratan Asia. Ultimatum ke Jerman keluar 15 Agustus: serahkan Tsingtao, tarik kapal perang. Tidak ada jawaban. Pada 23 Agustus 1914 Jepang menyatakan perang terhadap Jerman; dua hari kemudian, terhadap Austria-Hungaria, karena kapal SMS Kaiserin Elisabeth tetap di pelabuhan itu.

Aksi militer Jepang dalam perang ini terpusat di Asia Timur dan Pasifik, plus satu episode laut di Mediterania belakangan. Itu bukan perang kecil tanpa niat: itu pilihan sadar untuk meraih wilayah Jerman yang dekat, bukan mengirim tentara ke Somme.

Tsingtao jatuh pada 7 November 1914

Konsesi Jerman di Teluk Jiaozhou, dengan ibu kota Tsingtao (Qingdao) di semenanjung Shandong, adalah sasaran utama. Pengepungan melibatkan puluhan ribu tentara Jepang di bawah Jenderal Kamio Mitsuomi, plus detasemen Inggris yang jauh lebih kecil — termasuk batalion South Wales Borderers dan pasukan Sikh — yang dikirim London juga untuk mengawasi niat sekutunya.

Garnisun Jerman kalah jumlah, tetapi bertahan sekitar dua bulan. Penyerahan diminta 7 November 1914; pelabuhan beralih ke tangan Sekutu beberapa hari kemudian. Bersamaan, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang merebut kepulauan Mikronesia Jerman di utara khatulistiwa. Inggris, Australia, dan Selandia Baru mengurus sisa koloni Jerman di Pasifik selatan. Dalam hitungan bulan, Jerman kehilangan pijakannya di Asia-Pasifik.

Jepang berjanji akan mengembalikan konsesi itu ke Tiongkok. Di lapangan, tentara tetap di Shandong, menguasai jalur kereta Qingdao–Jinan, dan membangun kehadiran yang terasa lebih permanen daripada operasi sementara.

Dua Puluh Satu Tuntutan: perang sebagai tekanan ke Tiongkok

Pada 18 Januari 1915, utusan Jepang Hioki Eki menyerahkan kepada Yuan Shikai dokumen yang kemudian dikenal sebagai Dua Puluh Satu Tuntutan. Isinya bukan hanya soal bekas konsesi Jerman. Kelompok pasal itu menuntut hak ekonomi dan politik di Manchuria, Shandong, dan industri Tiongkok; kelompok kelima, yang paling keras, akan memberi Jepang pengaruh atas polisi dan kebijakan dalam negeri — semacam protektorat tanpa nama.

Yuan menunda, membocorkan isi dokumen, dan berharap kekuatan Barat campur tangan. Inggris dan Amerika Serikat menolak bagian yang paling jauh. Pada 7 Mei 1915 Jepang memberi ultimatum, melepaskan kelompok kelima untuk dibahas nanti. Tiongkok menandatangani pada 25 Mei. Di memori Tiongkok, episode ini menjadi luka; di Tokyo, kemenangan diplomatik yang segera berubah jadi kecurigaan sekutu.

Skuadron di Malta: Mediterania tahun 1917, bukan 1915

Baru pada 1917 — bukan 1915 — Jepang mengirim Skuadron Khusus Kedua ke Laut Mediterania, berdasarkan permintaan Inggris yang sedang kewalahan menghadapi perang kapal selam tanpa batas. Laksamana Satō Kōzō berpangkalan di Malta mulai April 1917, dengan kapal jelajah Akashi dan delapan kapal perusak, lalu kapal tambahan. Tugasnya: mengawal konvoi antara Malta, Marseille, Taranto, dan Alexandria, memburu U-boat Jerman dan Austria-Hungaria.

Itu satu-satunya pengiriman besar Angkatan Laut Kekaisaran Jepang ke teater Eropa dalam Perang Dunia I. Bagi pembaca yang hanya ingat Pearl Harbor, gambar kapal perusak Jepang di Grand Harbour terdengar aneh — padahal itu konsekuensi langsung aliansi 1902, dua puluh tahun sebelum serangan ke Hawaii.

Versailles, Shandong, dan jembatan ke Perang Dunia Kedua

Jejak waktu. 15 Agustus 1914: ultimatum ke Jerman. 23 Agustus: deklarasi perang. 7 November: Tsingtao jatuh. 18 Januari 1915: Dua Puluh Satu Tuntutan. April 1917: skuadron Jepang tiba di Malta. 1919: pasal Shandong di Versailles memicu Gerakan 4 Mei di Tiongkok. Desember 1922: Qingdao dikembalikan secara formal.

Di Paris, Jepang duduk sebagai pemenang. Perjanjian Versailles menyerahkan hak Jerman di Shandong kepada Tokyo, bukan ke Beijing. Delegasi Tiongkok menolak menandatangani. Di dalam negeri Tiongkok meletus Gerakan 4 Mei 1919. Baru pada Konferensi Washington 1921–1922, dan penyerahan Desember 1922, pemerintahan Qingdao kembali ke Tiongkok — dengan pengaruh Jepang yang masih terasa di rel dan di komunitas pemukim.

Jepang tidak pindah pihak ke Jerman hanya karena Dua Puluh Satu Tuntutan ditolak Barat. Ketegangan itu menumpuk bertahun-tahun: iri pada armada Amerika, kekecewaan di Liga Bangsa-Bangsa, ekspansi di Tiongkok pada 1930-an. Pembantaian Nanjing tahun 1937 sudah termasuk Perang Tiongkok-Jepang Kedua, bukan Perang Dunia I. Serangan ke Pearl Harbor adalah bab lain dari daftar konflik Kekaisaran Jepang — tetapi akarnya terlihat pada 1914: perang Eropa dipakai sebagai tangga di Asia.