Sejarah Kekaisaran Jepang - Restorasi Meiji dan Perang

Antara tahun 1868 dan 1947, Jepang menjalani salah satu transformasi paling radikal yang pernah dicoba sebuah negara modern. Dalam waktu kurang dari delapan puluh tahun, negeri ini berpindah dari masyarakat kepulauan yang feodal dan tertutup menjadi kekuatan militer terbesar di Asia, lalu berakhir dalam puing-puing. Untuk mengikuti alur ini, kami perlu kembali ke sistem feodal (xogunato) yang memimpin Jepang selama lebih dari dua abad, lalu bergerak maju, selangkah demi selangkah, melewati perang dan titik-titik balik yang membentuk Jepang Kekaisaran.

Jepang Kekaisaran, dalam bahasa Jepang Dai-Nippon Teikoku (大日本帝国), bukan sekadar negara biasa. Itu adalah monarki konstitusional yang meniru model Barat, dijalankan oleh elit politik dan militer yang mengindustrialisasi negara dengan kecepatan mencengangkan, melanjutkannya dengan militerisasi, dan mendorongnya masuk ke zaman modern. Harga kenaikan itu sangat berat: perang melawan Tiongkok, Rusia, Korea, dan pada akhirnya melawan Sekutu Perang Dunia II. Pada tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat.

Pada artikel ini, kami mengajak Anda menelusuri zaman itu selangkah demi selangkah. Kami mulai dari jatuhnya Xogunato Tokugawa dan Restorasi Meiji (明治維新), lalu berlanjut ke Pemberontakan Satsuma, Perang Sino-Jepang pertama dan kedua, Perang Rusia-Jepang, Perang Dunia I, dan Perang Pasifik, dan kami tutup dengan dibubarkannya Kekaisaran pada tahun 1947.

Daftar isi 7

Jatuhnya Xogunato dan Restorasi Meiji

Restorasi Meiji (明治維新, Meiji Ishin) adalah titik awal yang paling jelas, tetapi ia tidak muncul begitu saja. Selama lebih dari dua ratus lima puluh tahun, Jepang diperintah oleh xogunato, dengan kaisar yang lebih berfungsi sebagai simbol sakral di Kyoto sementara kekuasaan nyata berada di tangan xogun (将軍) dan bangsawan feodal. Sistem ini menahan Jepang relatif tertutup dari luar sampai Commodore Matthew Perry tiba di teluk Edo dengan kapal-kapal angkatan laut Amerika pada tahun 1853 dan memaksa pembukaan pelabuhan.

Setelah dibuka, Jepang tidak lagi bisa berpura-pura bahwa dunia luar tidak ada. Para daimyo (大名, bangsawan pemilik tanah) dari wilayah Satsuma, Chōshū, Tosa, dan Hizen menyadari bahwa negara perlu bersenjata modern jika ingin bertahan dari tekanan Barat. Mereka mulai melatih pasukan baru dengan instruktur asing, membeli senjata modern, dan membangun aliansi yang lambat laun mengikis legitimasi Xogunato Tokugawa. Setelah Kaisar Meiji (1852-1912) memerintahkan pembubaran Xogunato Tokugawa, pemerintahan militer feodal yang telah memimpin Jepang selama lebih dari dua abad akhirnya dibubarkan, membawa era baru ke negara dengan model pemerintahan konstitusional yang memberi ruang politik lebih demokratis bagi rakyat Jepang.

Namun, pembukaan Jepang untuk perdagangan luar negeri tidak berjalan damai bahkan setelah jatuhnya xogunato. Masih ada kekuatan politik yang menentang "pembaratan" Jepang, terutama kelompok samurai dari domain-domain selatan yang merasa tersisih oleh reformasi. Mereka melancarkan Pemberontakan Satsuma (1877) di bawah kepemimpinan Saigō Takamori, samurai terakhir yang paling dikenang. Pemberontakan ini ditekan oleh tentara nasional yang baru dibentuk dengan model Barat, dan kekalahan Saigō di Pertempuran Shiroyama menjadi akhir simbolis bagi kelas samurai sebagai kekuatan militer. Setelah itu, Jepang bergerak cepat: menghapus hak istimewa samurai, membangun birokrasi modern, dan mengirim misi belajar ke Eropa dan Amerika untuk meniru apa yang dianggap berhasil di sana.

Perang Sino-Jepang dan akhir isolasi

Setelah Restorasi, Jepang membutuhkan sumber daya, pasar, dan prestise internasional. Segala itu mulai ditemukan di luar negeri. Konflik pertama yang menggetarkan kawasan adalah Perang Sino-Jepang Pertama (1894-1895). Penyebab langsungnya adalah sengketa soal pengaruh di Korea, negara vasal yang diperebutkan oleh Kekaisaran Qing dan Jepang. Jepang, yang baru saja melakukan modernisasi ala Barat, lebih siap dalam hal persenjataan dan komando. Kekaisaran Qing, yang sedang menghadapi kemerosotan internal, tidak mampu mengimbangi.

Hasil perang sangat penting untuk Tokyo. Dalam Perjanjian Shimonoseki (1895), Jepang mendapatkan Formosa (Taiwan), Semenanjung Liaodong, dan pengakuan atas independensi Korea. Jepang juga mendapat ganti rugi perang dalam jumlah besar. Namun, hasil itu memicu reaksi kekuatan Barat. Rusia, Prancis, dan Jerman, yang khawatir dengan perluasan Jepang, melancarkan apa yang dikenal sebagai Intervensi Tiga Negara (Triple Intervention) pada tahun 1895, memaksa Tokyo mengembalikan Semenanjung Liaodong ke Tiongkok. Bagi pemerintah Meiji, ini adalah pelajaran pahit: kemenangan militer saja tidak cukup tanpa dukungan internasional. Jepang mulai berpikir lebih strategis soal hubungan luar negeri.

Perang Rusia-Jepang dan Jepang sebagai kekuatan dunia

Hubungan Jepang dengan Rusia semakin buruk pada pergantian abad ke-20. Rusia telah membangun Kereta Api Trans-Siberia, mulai membangun armada di Port Arthur (Lüshun), dan memperluas pengaruhnya di Manchuria dan Korea, wilayah yang dianggap Jepang sebagai zona vital keamanannya. Upaya diplomatik gagal. Pada Februari 1904, Jepang melancarkan serangan mendadak ke Port Arthur tanpa deklarasi perang, membuka Perang Rusia-Jepang (1904-1905).

Kali ini, Rusia yang menjadi pihak yang lebih kewalahan. Jepang memenangkan serangkaian pertempuran besar di darat, termasuk pengepungan Port Arthur (1904-1905), dan yang paling menentukan, meraih kemenangan laut telak di Selat Tsushima pada Mei 1905 di bawah Laksamana Tōgō Heihachirō. Di Tsushima, sebagian besar armada Baltik Rusia dihancurkan. Dunia melihat, untuk pertama kalinya, sebuah kekuatan Asia mengalahkan kekuatan Eropa besar dalam perang modern. Presiden Amerika Theodore Roosevelt menjadi mediator dan menandatangani Perjanjian Portsmouth pada September 1905 di Portsmouth, New Hampshire. Jepang mendapatkan sebagian dari Sakhalin, mengakui pengaruhnya di Korea selatan, dan memperoleh prestise diplomatik yang belum pernah dimiliki negara Asia mana pun.

Sebagai konsekuensi, Jepang mengubah Korea menjadi protektorat (1905) dan kemudian anexasi penuh pada tahun 1910. Pada tahun yang sama, Aliansi Anglo-Jepang dengan Inggris mempertegas posisi Jepang sebagai sekutu dari kekuatan Barat utama, bukan sekadar tetangga Asia yang perlu diawasi. Jepang merasa waktunya untuk duduk di meja besar.

Zaman Taishō dan Perang Dunia I

Era Taishō (大正, 1912-1926), yang diambil dari nama Kaisar Taishō, secara politik ditandai oleh melemahnya kekuasaan kaisar karena kesehatannya yang menurun dan menguatnya parlemen serta partai politik. Jepang memasuki Zaman Taishō dengan wajah yang lebih liberal dan kosmopolitan. Budaya Taishō Roman, sastra, dan pemikiran民主主義 (minponshugi, demokratisme) tumbuh di tengah kelas menengah kota.

Ketika Perang Dunia I meletus di Eropa pada 1914, Jepang awalnya tidak punya alasan langsung untuk ikut. Tetapi, sebagai sekutu Inggris, Tokyo melihat peluang strategis. Jepang merebut bentangan Jerman di Shandong (Tsingtao) dan memaksa klaim atas beberapa wilayah Jerman di Pasifik. Lebih penting lagi, di forum internasional, Jepang berhasil memasukkan salah satu clausul penting dalam usulan yang ditujukan ke Tiongkok: Tuntutan Dua Puluh Satu (対華二十一カ条的要求, 1915), yang memberikan Jepang hak istimewa besar di Manchuria dan sebagian Tiongkok. Pada Konferensi Perdamaian Paris (1919), Jepang berhasil mendapatkan kursi tetap di Dewan Liga Bangsa-Bangsa sebagai kekuatan besar.

Setelah perang, industri Jepang berkembang pesat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kekuatan Eropa. Kota-kota seperti Osaka dan Tokyo menjadi pusat industri tekstil, baja, dan galangan kapal. Namun, hasil gemilang ini juga menciptakan kelas konglomerat besar, yang disebut zaibatsu (財閥), dan ketimpangan antara kota dan pedesaan yang kemudian menjadi salah satu sumber ketegangan sosial di era berikutnya.

Zaman Shōwa dan jalan menuju perang

Era Shōwa (昭和, 1926-1989) dimulai dengan nama Kaisar Hirohito, dan menjadi era terpanjang dalam sejarah Jepang modern. Secara ekonomi, dunia krisis tahun 1929 menghantam Jepang dengan parah. Harga beras jatuh, desa-desah rural tertekan, dan pengangguran meningkat. Dalam konteks itu, faksi-faksi nasionalis dan militer mulai mendapat pengaruh besar di pemerintahan, terutama dari perwira muda yang menganggap parlemen dan partai politik sebagai penghambat.

Pada 18 September 1931, sebagian kecil jalur kereta api di dekat Mukden (sekarang Shenyang) diledakkan. Jepang menyalahkan sabotase dan menggunakan Insiden Mukden sebagai dalih untuk menguasai seluruh Manchuria. Tanpa persetujuan penuh dari pemerintah sipil di Tokyo, Tentara Kwantung melancarkan operasi militer dan mendirikan negara boneka Manchukuo (満洲国) pada tahun 1932. Liga Bangsa-Bangsa menolak tindakan itu, dan Jepang memilih keluar dari organisasi tersebut pada 1933. Sejak saat itu, Jepang bergerak semakin jauh dari tatanan internasional berbasis aturan.

Pada 7 Juli 1937, insiden di Jembatan Marco Polo (盧溝橋事件) dekat Beijing memicu Perang Sino-Jepang Kedua. Kali ini, skala konflik jauh lebih besar. Tentara Jepang melancarkan kampanye ke arah selatan dan, setelah jatuhnya Nanjing pada Desember 1937, melakukan tindakan yang dikenal sebagai Pembantaian Nanjing (南京大虐殺), sebuahepisode kekerasan massal terhadap warga sipil dan tawanan perang yang berlangsung selama berminggu-minggu. Tindakan ini dikenang sebagai salah satu halaman paling kelam dalam sejarah militer Jepang dan sampai sekarang masih menjadi sumber ketegangan diplomatik dengan Tiongkok.

Poros Tokyo-Berlin-Roma dan Perang Dunia II

Pada September 1940, Jepang menandatangani Pakta Tripartit (三国同盟) dengan Jerman Nazi dan Italia Fasis, membentuk Poros yang secara resmi menyatukan tiga kekuatan militer terbesar di luar Sekutu. Jepang memandang sumber daya Asia Tenggara, terutama minyak dan karet, sebagai kebutuhan vital untuk menopang perang di Tiongkok. Namun, embargo sumber daya yang diterapkan Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda sebagai tanggapan atas ekspansi Jepang di Asia menjadi ancaman langsung.

Pada 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan mendadak ke Pearl Harbor di Hawaii. Serangan ini menghancurkan sebagian besar armada Pasifik Amerika dan merusak beberapa kapal induk. Untuk Tokyo, ini adalah keputusan yang memperpanjang ruang hidup tetapi pada akhirnya mempercepat respons industri Amerika. Beberapa jam kemudian, Jepang menyerang Malaya, Filipina, Hindia Belanda, dan wilayah lain. Dalam beberapa bulan, Jepang menguasai hampir seluruh Asia Tenggara dan Pasifik Barat, dengan疆域 ( território ) membentang dari Burma hingga Pulau Wake.

Namun, pada Juni 1942, pertempuran di Midway (ミッドウェー海戦) menjadi titik balik. Jepang kehilangan empat kapal induk utama dan tidak pernah lagi memenangkan inisiatif laut strategis. Dari situ, Jepang dipaksa bertahan di posisi yang awalnya diperoleh, sementara industri Amerika memproduksi kapal, pesawat, dan persenjataan dalam jumlah yang jauh melampaui kapasitas Jepang.

Kemunduran dan penyerahan

Dari 1943 sampai 1945, Jepang dipaksa menarik diri dari setiap posisi yang pernah dikuasai di Pasifik. Pertempuran Guadalcanal, Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa menunjukkan kepada pemerintah Jepang bahwa kemenangan sudah tidak mungkin. Serangan kamikaze (神風), taktik bunuh diri oleh pilot yang menabrakkan pesawat berisi bahan peledak ke kapal musuh, menjadi strategi bertahan yang tragis dan tidak efektif. Sementara itu, pada 9-10 Maret 1945, pengeboman besar-besaran atas Tokyo menyebabkan ratusan ribu warga sipil tewas dan membakar sebagian besar kota.

Pada Agustus 1945, dua bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat, masing-masing di Hiroshima pada 6 Agustus dan di Nagasaki pada 9 Agustus. Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat pada 15 Agustus 1945, dan secara resmi menandatangani Instrumen Penyerahan pada 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri di teluk Tokyo. Kaisar Hirohito tetap dipertahankan sebagai simbol, tetapi kedaulatan nyata berpindah ke tangan Sekutu, terutama Amerika Serikat, yang menduduki Jepang sampai 1952.

Dibubarkannya Kekaisaran dan Konstitusi 1947

Setelah penyerahan, struktur Kekaisaran Jepang dibangun ulang secara fundamental. Atas desakan pasukan pendudukan Amerika, Jepang menulis ulang konstitusinya. Konstitusi Meiji yang berlaku sejak 1889 digantikan oleh Konstitusi 1947 (日本国憲法), yang mulai berlaku pada 3 Mei 1947. Dokumen baru ini menghapus peran militer Jepang dalam kebijakan negara, menghapus konsep kaisar sebagai makhluk ilahi, dan mengakui hak asasi warga negara, termasuk hak perempuan untuk memilih dalam pemilu.

Dengan Konstitusi 1947, Jepang resmi menjadi monarki parlementer demokratis, dan kaisar kehilangan otoritas politik. Kekaisaran Jepang secara resmi dibubarkan pada tahun 1947, dan Jepang Modern yang kita kenal hari ini lahir dari kerangka itu. Jepang kehilangan tentaranya untuk sementara waktu (Pasukan Bela Diri Jepang baru berdiri pada 1954), kehilangan koloninya, dan kehilangan status kekaisaran militannya. Sebagai gantinya, Jepang membangun ekonomi dari reruntuhan dan, dalam beberapa dekade, menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia.

Jadi, ketika kita melihat kembali periode 1868-1947, kita melihat sebuah arc yang jarang terjadi: Jepang keluar dari isolasi, membangun kekuatan dengan sangat cepat, lalu kehilangan segalanya dalam perang yang dimulai dengan ambisi dan diakhiri dengan kepedihan. Restorasi Meiji adalah langkah awalnya. Pembubaran Kekaisaran adalah akhir dari model itu. Cerita antara dua titik itu adalah salah satu bab paling dramatis dalam sejarah modern.

Bagian dari cerita ini juga masih hidup sampai sekarang. Anda bisa melihat bekas-bekasnya di Tokyo, mulai dari bekas kastil xogunat sampai museum peringatan perang, dari gedung-gedung era Taishō sampai monumen perdamaian Hiroshima. Kalau Anda pernah ke Jepang, sebagian dari alur ini sebenarnya bisa Anda lihat dengan mata kepala sendiri.