Pembantaian Nanjing: sisi gelap Jepang

Nanjing adalah tempat terjadinya salah satu bencana terbesar dalam perang melawan Jepang. Bukan di garis depan yang rapi, melainkan di ibu kota yang sudah hampir dikosongkan: setelah tembok jatuh pada Desember 1937, tentara Kekaisaran Jepang mengubah kota itu menjadi tempat pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan selama berminggu-minggu.

Sebagian besar catatan militer Jepang tentang pembunuhan itu dirahasiakan atau dihancurkan segera setelah penyerahan 1945. Karena itu angka korban masih diperdebatkan — dan justru di situ ketegangannya: peristiwa ini terdokumentasi oleh saksi asing, penyintas, dan pengadilan, tetapi terus disangkal di sebagian wacana Jepang.

Daftar isi 11

Invasi Jepang ke wilayah Tiongkok

Pada Agustus 1937, tentara Jepang menginvasi Shanghai, di mana mereka menghadapi perlawanan kuat dan menderita kerugian. Pertempuran itu berdarah karena kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Pertengahan November, Jepang menaklukkan Shanghai dengan bantuan pengeboman laut.

Markas Besar Staf Umum di Tokyo awalnya memutuskan untuk tidak memperluas perang karena kerugian berat dan rendahnya moral tentara.

Namun, pada tanggal 1 Desember, markas memerintahkan tentara untuk merebut Nanjing. Setelah kalah dalam pertempuran Shanghai, Chiang Kai-shek, jenderal tentara Tiongkok, tahu bahwa kejatuhan Nanjing hanya masalah waktu.

Rencana Chiang Kai-shek

Dia dan timnya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengambil risiko penghancuran pasukan elit mereka dalam pertahanan simbolis, tetapi tanpa harapan, dari ibu kota. Untuk melestarikan tentara untuk pertempuran masa depan, sebagian besar ditarik mundur. Strategi Chiang adalah mengikuti saran penasihatnya. Strategi itu melibatkan menarik tentara Jepang ke ibu kota dan menggunakan wilayah sebagai kekuatan pertahanan.

Chiang berencana untuk melancarkan perang gesekan yang berkepanjangan untuk menghabiskan tentara Jepang di pedalaman Tiongkok. Dalam sebuah pernyataan, komandan Tang Shengzhi mengumumkan bahwa kota tidak akan menyerah dan akan berjuang sampai mati.

Tang mengumpulkan sekitar 100.000 tentara, sebagian besar tidak berpengalaman, termasuk tentara Tiongkok yang berpartisipasi dalam Pertempuran Shanghai. Untuk mencegah warga sipil melarikan diri dari kota, dia memerintahkan tentara untuk mengawasi pelabuhan, sesuai instruksi Chiang Kai-shek.

Pasukan pertahanan memblokir jalan, menghancurkan perahu, dan membakar desa-desa terdekat, mencegah evakuasi. Penolakan rencana gencatan senjata Kai-shek ini menentukan nasib kota tersebut.

Nanjing telah dibom terus-menerus selama berhari-hari. Tentara Tiongkok yang tetap berada di sana kehilangan semangat dan mulai minum sebelum kejatuhan kota yang tak terhindarkan. Tentara Jepang terus maju, menerobos garis terakhir perlawanan Tiongkok dan tiba di gerbang kota Nanjing pada 9 Desember.

Pada tengah hari 9 Desember, tentara Jepang menjatuhkan selebaran di kota, menuntut penyerahan dalam 24 jam. Sementara itu, anggota Komite Internasional Zona Aman Nanjing menghubungi Tang dan mengusulkan rencana gencatan senjata tiga hari. Tentara Tiongkok dapat mundur tanpa bertempur sementara tentara Jepang tetap berada di posisi mereka saat ini.

Penaklukan kota Nanjing

Jepang menunggu tanggapan atas permintaan penyerahan mereka. Namun, tidak ada tanggapan yang diterima hingga batas waktu 10 Desember. Jenderal Iwane Matsui menunggu satu jam lagi sebelum mengeluarkan perintah untuk mengambil Nanjing dengan paksa.

Tentara Jepang melancarkan serangannya ke tembok Nanjing dari beberapa arah: Divisi ke-16 menyerang tiga gerbang di timur, Divisi ke-6 melancarkan ofensifnya di barat, dan Divisi ke-9 maju ke area tengah.

Pada 12 Desember, di bawah tembakan artileri berat dan pengeboman udara, Jenderal Tang Sheng-chi memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sejak saat itu, tidak lebih dari kekacauan. Beberapa tentara Tiongkok mencuri pakaian warga sipil dalam upaya putus asa untuk menyamar. Yang lain ditembak oleh unit pengawasan saat mencoba melarikan diri. Pada 13 Desember, pasukan Jepang memasuki kota — dan kekerasan massal terhadap warga sipil serta tentara yang sudah dilucuti dimulai.

John Rabe dan Zona Aman Nanjing

Sebelum kota jatuh, sekelompok orang asing yang masih tinggal di Nanjing — misionaris, dokter, dan pengusaha — membentuk Komite Internasional Zona Aman. Ketuanya adalah John Rabe, perwakilan Siemens berkebangsaan Jerman dan anggota Partai Nazi: status itu, di tengah aliansi Berlin–Tokyo, memberinya ruang tawar yang tidak dimiliki orang asing lain.

Zona itu, di kawasan barat kota, menampung ratusan ribu pengungsi. Perkiraan yang sering dikutip dari catatan Rabe dan komite menempatkan angka yang dilindungi di sekitar 200.000 hingga 250.000 jiwa. Zona itu tidak diakui secara resmi sebagai wilayah netral oleh militer Jepang, dan tentara tetap masuk untuk menjarah, memperkosa, dan menyeret pria yang dituduh sebagai tentara. Tetap saja, kehadiran saksi asing dan protes berulang menahan sebagian kekerasan di dalam perimeter itu — dan buku harian Rabe menjadi salah satu arsip saksi paling rinci tentang apa yang terjadi di luar tembok zona.

Minnie Vautrin, misionaris Amerika di Ginling Girls College, menampung ribuan perempuan di kompleks kampus di dalam zona. Orang asing yang memilih tinggal, bukan kabur, itulah sumber banyak laporan yang kemudian sampai ke pengadilan.

Pembantaian yang dilakukan oleh tentara Jepang

Laporan saksi mata dari orang asing dan Tiongkok yang hadir di kota melaporkan tentara Jepang melakukan pembunuhan, perampokan, pembakaran, dan kejahatan perang lainnya. Beberapa laporan berasal dari orang asing yang memilih tinggal untuk melindungi warga sipil Tiongkok.

Laporan lain termasuk kesaksian langsung dari penyintas Pembantaian Nanjing, laporan saksi mata dari jurnalis, serta buku harian lapangan personel militer.

Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (Pengadilan Tokyo) memperkirakan lebih dari 200.000 warga sipil dan tawanan perang dibunuh. Pengadilan Kejahatan Perang Nanjing, yang diadakan Tiongkok, menempatkan angka di atas 300.000. Sejarawan lain memakai kisaran lebih lebar — dari sekitar 40.000 jika hanya dihitung di dalam tembok kota, hingga lebih dari 300.000 jika cakupan geografis dan jangka waktu diperluas. Perbedaan itu bukan bukti bahwa “tidak terjadi apa-apa”: itu soal batas peta, durasi, dan siapa yang dihitung sebagai korban.

Pada 1937, surat kabar Osaka Mainichi Shimbun dan Tokyo Nichi Nichi Shimbun melaporkan “perselisihan” antara perwira Toshiaki Mukai dan Tsuyoshi Noda.

Kedua pria itu bersaing untuk menjadi yang pertama membunuh 100 orang dengan pedang sebelum penaklukan Nanjing. Keduanya dilaporkan melampaui tujuan mereka selama pertempuran, sehingga mustahil menentukan perwira mana yang “memenangkan” kompetisi tersebut. Oleh karena itu, menurut laporan koran, mereka memutuskan untuk memulai kompetisi lain untuk membunuh 150 orang. Keabsahan angka koran itu masih diperdebatkan di Jepang; yang tidak diperdebatkan adalah bahwa keduanya kemudian diadili sebagai penjahat perang.

Setelah penyerahan Jepang pada tahun 1945, baik Mukai maupun Noda ditahan dan diadili. Keduanya dinyatakan bersalah dan dieksekusi oleh regu tembak.

Pemerkosaan massal di Nanjing — bukan sistem ianfu

Perkiraan yang paling sering dikutip menempatkan sekitar 20.000 perempuan Tiongkok diperkosa selama pendudukan; kisaran yang lebih lebar merentang hingga puluhan ribu. Tentara Jepang pergi dari pintu ke pintu, mencari perempuan untuk ditangkap dan diperkosa, termasuk di dalam dan di tepi Zona Aman.

Pada awalnya, banyak korban dibunuh segera setelah diperkosa, sering melalui mutilasi. Anak-anak kecil tidak kebal dari kekejaman ini.

Ini perlu dibedakan dari ianfu atau “wanita penghibur”: sistem rumah bordil militer Jepang yang memaksa perempuan di berbagai wilayah pendudukan — termasuk kemudian di Hindia Belanda — menjadi budak seks secara terorganisasi. Pembantaian Nanjing adalah pemerkosaan massal dalam pendudukan kota, bukan bab yang sama dengan jaringan ianfu. Keduanya kejahatan perang; mencampuradukkannya justru mengaburkan masing-masing.

Penarikan tentara, akhir pendudukan, dan pengadilan

Akhir Januari 1938, tentara Jepang memaksa semua pengungsi dari Zona Aman untuk kembali ke rumah, dengan alasan telah “memulihkan ketertiban”. Setelah pembentukan pemerintah kolaborator pada tahun 1938, ketertiban secara bertahap dipulihkan di Nanjing dan kekejaman tentara Jepang menurun secara signifikan.

Pada 18 Februari 1938, Komite Internasional Zona Aman Nanjing secara paksa diubah namanya menjadi “Komite Penyelamatan Internasional Nanjing”, dan Zona Aman berhenti berfungsi secara efektif. Kamp pengungsi terakhir ditutup pada Mei 1938.

Pada Februari 1938, baik Pangeran Asaka maupun Jenderal Matsui dipanggil ke Jepang. Matsui pensiun, tetapi Pangeran Asaka tetap di Dewan Tertinggi Perang hingga akhir Perang Dunia II. Dia dipromosikan ke pangkat jenderal pada Agustus 1939, meskipun tidak lagi memiliki komando militer.

Segera setelah penyerahan Jepang pada tahun 1945, para komandan tentara Jepang di Nanjing diadili. Seperti yang disebutkan sebelumnya, perwira Toshiaki Mukai dan Tsuyoshi Noda diadili oleh Pengadilan Kejahatan Perang Nanjing dan dijatuhi hukuman mati.

Iwane Matsui didakwa di Pengadilan Tokyo dan dijatuhi hukuman mati. Hisao Tani, salah satu pelaku pembantaian, diadili oleh Pengadilan Kejahatan Perang Nanjing dan juga dijatuhi hukuman mati. Pola kekejaman militer Jepang di Tiongkok tidak berhenti di Nanjing: laboratorium Satuan 731 di Manchuria adalah cabang lain dari sisi yang sama.

Kekebalan untuk Pangeran Asaka

Pangeran Asaka Yasuhiko-lah yang, sebagai komandan di lapangan saat Matsui sakit, mengizinkan tentara untuk mengeksekusi tawanan dan menjarah kota. Pada tahun 1946, Pangeran Asaka diinterogasi tentang keterlibatannya dalam Pembantaian Nanjing, dan kesaksian tersebut diserahkan ke Bagian Jaksa Penuntut Internasional pengadilan Tokyo.

Asaka menyangkal keberadaan pembantaian apa pun dan mengklaim tidak pernah menerima keluhan tentang perilaku pasukannya. Kemudian, setelah akhir Perang Dunia II, Asaka, seperti seluruh keluarga kekaisaran, menerima kekebalan dari Jenderal Amerika Douglas MacArthur.

Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab?

Setelah akhir Perang Dunia II pada September 1945, penjahat perang Jepang diadili di Pengadilan Tokyo dan Pengadilan Kejahatan Perang Nanjing.

Yang bertanggung jawab adalah:

• Jenderal Iwane Matsui — Matsui mengetahui apa yang dilakukan pasukannya di Nanjing tetapi tidak mengambil tindakan apa pun, dengan alasan sedang sakit pada saat penaklukan. Pengadilan Tokyo memutuskan bahwa meskipun sakit, Matsui memiliki kemampuan yang cukup untuk mengendalikan pasukannya. Dia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada 23 Desember 1948.
• Letnan Jenderal Hisao Tani — Tani diadili di Pengadilan Kejahatan Perang Nanjing. Tani menyangkal tuduhan terhadapnya, menyalahkan tentara Korea atas pembantaian tersebut. Dia dinyatakan bersalah karena menghasut pembantaian dan pemerkosaan warga sipil dan dijatuhi hukuman mati serta dieksekusi pada 26 April 1947.
• Pangeran Kan'in Kotohito — Kepala Staf Umum Angkatan Darat Kekaisaran. Ia meninggal pada Mei 1945, sebelum perang berakhir, dan karenanya tidak diadili.
• Pangeran Asaka — Seperti yang disebutkan sebelumnya, kekebalan diberikan kepada Asaka. Pangeran inilah yang mengizinkan pembantaian di Nanjing, ketika tidak ada komando dari Matsui yang sedang sakit.
• Letnan Jenderal Isamu Chō — Asisten Asaka, dianggap sebagai kaki tangan dalam pembantaian tersebut. Namun, Chō bunuh diri dalam Pertempuran Okinawa pada Juni 1945 dan karenanya tidak diadili.
• Kōki Hirota, Menteri Luar Negeri — Hirota pernah Perdana Menteri (1936–1937), tetapi pada saat Pembantaian Nanjing ia menjabat Menteri Luar Negeri kabinet Konoe. Pengadilan Tokyo menyatakan ia lalai: ia menerima laporan kekejaman dan tidak mendesak kabinet untuk menghentikannya. Ia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada 23 Desember 1948 — satu-satunya sipil yang dihukum mati di pengadilan itu.

Kontroversi dan penolakan pembantaian

Kelompok nasionalis Jepang melakukan revisi sejarah dan menolak bahwa ada pembantaian. Pemerintah Jepang sendiri, setelah Perang Dunia II, mengakui terjadinya kekerasan besar di Nanjing — tetapi rumusan, buku teks, dan kunjungan pejabat ke kuil terus membuka luka di Tiongkok dan Korea. Propaganda perang seperti Tokio Jokio sudah menanamkan cara melihat musuh; penyangkalan kemudian memakai bahasa yang lebih halus.

Sikap resmi itu sedikit meyakinkan orang Tiongkok karena ada kontroversi yang melibatkan Kuil Yasukuni. Kuil tersebut memiliki nama penjahat perang yang terdaftar, dan tokoh politik Jepang mengunjungi kuil serta memberikan penghormatan kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas tragedi di Nanjing.

Ini menyebabkan hubungan antara Tiongkok dan Jepang melemah, karena memberikan kesan bahwa Jepang tidak menyesali masa lalu meskipun ada pernyataan dari pemerintah. Pola yang sama muncul dalam ketegangan Jepang–Korea, yang juga berakar pada pendudukan dan kejahatan perang.

Tidak ada Kaisar Jepang yang mengunjungi Yasukuni sejak 1975, meskipun Kaisar dan Permaisuri masih terus menghadiri Upacara Peringatan Nasional untuk Orang yang Meninggal dalam Perang setiap tahunnya. Di Tiongkok, sejak 2014, 13 Desember ditetapkan sebagai hari peringatan nasional bagi korban Pembantaian Nanjing: tanggal jatuhnya kota, bukan tanggal “rekonsiliasi”.