Politik Jepang: bagaimana pemerintahannya bekerja

Jepang adalah monarki konstitusional. Bagi yang terbiasa hidup di republik, itu sudah menggeser cara melihat kekuasaan: kepala negara di sana tidak diisi lewat bilik suara.

Kaisar (天皇, tennō) adalah lambang negara. Yang dicoblos pemilih adalah anggota Diet Nasional. Nama perdana menteri baru muncul setelah parlemen berunding; kaisar hanya mengukuhkan orang yang sudah ditunjuk.

Bagaimana pemerintahan Jepang bekerja

Jepang menjalankan monarki parlementer konstitusional dengan banyak partai. Kaisar adalah kepala negara. Perdana menteri adalah kepala pemerintahan dan memimpin Kabinet.

Jepang adalah monarki konstitusional parlementer: kaisar menjadi lambang negara, Diet Nasional membuat undang-undang dan menunjuk perdana menteri, dan kabinet menjalankan pemerintahan.

Kekuasaan legislatif ada di Diet Nasional (国会, Kokkai). Kekuasaan yudikatif ada di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Kedaulatan, menurut Konstitusi 1947, ada di tangan rakyat — bukan di tahta, seperti pada era kekaisaran sebelum perang.

Sejak 1955, 自由民主党 (Jiyū-Minshutō, Partai Demokrat Liberal atau LDP) hampir selalu menguasai kedua majelis. Ada jeda, termasuk 1993–1994 dan pemerintahan oposisi 2009–2012, tapi pola itu yang membuat orang luar sering menyangka Jepang “hanya punya satu partai.” Partai lain duduk di Diet. Yang jarang berganti adalah siapa yang memegang mayoritas.

Pemerintahan sehari-hari di prefektur dan kota berjalan lewat kantor yang lebih dekat dengan warga: balai kota Jepang mengurus dokumen, alamat, dan layanan lokal yang tidak menunggu keputusan Tokyo.

Diet Nasional: dua majelis, dua logika

Diet terdiri dari Majelis Rendah (衆議院, Shūgiin) dan Majelis Tinggi (参議院, Sangiin). Rakyat memilih anggota keduanya. Perdana menteri hampir selalu pemimpin partai atau koalisi yang menguasai Majelis Rendah.

Majelis Rendah lebih kuat soal anggaran, perjanjian internasional, dan — kalau dua majelis tidak setuju — siapa yang jadi perdana menteri. Majelis Tinggi tidak bisa dibubarkan. Kalau kabinet kalah mosi percaya di Majelis Rendah, ia harus mundur atau membubarkan majelis itu dalam sepuluh hari.

Untuk membaca berita Diet tanpa menebak-nebak istilah, ada daftar kata bahasa Jepang tentang politik yang merapikan kosa kata di koran dan siaran.

Siapa yang memilih perdana menteri

Pemilih Jepang tidak mencoblos nama perdana menteri seperti memilih presiden. Mereka memilih anggota Diet. Diet menunjuk salah satu anggotanya; kaisar mengangkat orang itu secara resmi.

Itu sebabnya foto Shinzo Abe di halaman ini berguna sebagai contoh wajah LDP, bukan sebagai “presiden Jepang.” Abe memegang kantor itu dalam jangka panjang. Perdana menteri bisa berganti di tengah jalan tanpa pemilu nasional, selama mayoritas di Majelis Rendah berubah atau partai berganti ketua.

Perdana menteri membentuk kabinet dan menunjuk menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada Diet, bukan kepada kaisar.

Daftar kaisar Jepang membantu membedakan tahta seremonial dari kursi perdana menteri yang berganti lebih cepat. Kontras dengan kekaisaran sampai Perang Dunia II juga menjelaskan mengapa Konstitusi 1947 memindahkan kedaulatan ke rakyat.

Bagaimana rakyat ikut dalam politik Jepang

Jepang punya sekolah yang ketat dan pemuda yang disiapkan untuk pasar kerja. Soal politik, minat generasi muda untuk datang ke TPS masih lebih rendah.

Perempuan belum terasa disambut di partai. Jumlah mereka di Diet tetap kecil dibanding laki-laki.

Bagian pemilih yang paling rajin datang, secara kasar, adalah laki-laki paruh baya sampai lansia.

Ini, di satu sisi, membuat politisi gelisah: massa pemilih tua tidak abadi. Yang tersisa kelak adalah generasi yang sekarang jarang datang. Tapi undang-undang belum otomatis berpindah ke kepentingan anak muda. Pensiun dan jaminan orang tua masih lebih mudah dijual di kampanye.

Perempuan menemukan sedikit ruang karena budaya konservatif soal rumah tangga masih kuat. Bukan hukum yang “melarang” ibu bekerja, tapi harapan sosial yang membuat jalur karier politik lebih sempit. Banyak yang menjauh, lalu abstain.

Usia pemilih nasional turun ke 18 tahun pada 2016. Calon Majelis Rendah minimal 25 tahun; Majelis Tinggi 30. Hak pilih sudah ada di tangan yang lebih muda; yang belum otomatis ikut adalah kebiasaan datang ke TPS. Kampanye, partai, dan cara pemilu nasional dibahas lebih panjang di artikel tentang partai dan pemilihan di Jepang.