Pemberontakan Beras 1918: Penyebab dan Dampak Pergolakan Besar di Jepang

Ketika kita berbicara tentang Jepang modern, gambaran yang paling sering muncul adalah masyarakat yang tertib, damai, dan memiliki tingkat stabilitas sosial yang tinggi. Namun, stabilitas tersebut bukan merupakan kondisi yang hadir begitu saja tanpa melewati guncangan besar di masa lalu.

Pemberontakan beras tahun 1918, atau yang dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Kome Sōdō (米騒動), adalah rangkaian kerusuhan sipil masif yang melanda berbagai wilayah kepulauan Jepang dari bulan Juli hingga September 1918. Pergolakan rakyat ini berujung pada krisis politik besar yang memaksa pengunduran diri Perdana Menteri Terauchi Masatake beserta seluruh jajaran kabinetnya.

Selama kurun waktu tiga bulan tersebut, gelombang protes menjalar dari desa-desa nelayan di pesisir hingga pusat-pusat industri besar, pelabuhan dagang, dan kawasan tambang batu bara. Peristiwa ini tercatat sebagai gejolak massa terbesar di Jepang sejak pergolakan sosial politik pada masa Restorasi Meiji 1868.

Kerusuhan beras ini lahir sebagai reaksi keras rakyat terhadap lonjakan harga pangan yang tidak terkendali, upah pekerja yang tertekan, serta praktik spekulasi komoditas oleh para saudagar besar. Dalam waktu relatif singkat, harga beras melonjak hingga dua kali lipat, sementara biaya kebutuhan hidup sehari-hari terus merangkak naik tanpa diimbangi kenaikan upah yang layak.

Penyebab Utama dan Meletusnya Kerusuhan

Awal abad ke-20 merupakan periode transformasi yang penuh ketegangan bagi Jepang. Keberhasilan ekspansi militer dan keterlibatan dalam kancah internasional membawa dampak ekonomi yang tidak merata. Penjelasan lebih luas mengenai posisi strategis negara pada masa itu dapat dibaca dalam ulasan tentang keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Pertama.

Meskipun perdagangan luar negeri sempat mengalami lonjakan ekspor, perekonomian domestik justru tertekan oleh spiral inflasi pascaperang. Lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan biaya sewa tempat tinggal menekan daya beli masyarakat di kota maupun pedesaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, beras merupakan makanan pokok harian yang tidak tergantikan.

Kondisi pasar semakin parah ketika pemerintah mengumumkan rencana Intervensi Siberia. Kebijakan militer tersebut mendorong pemerintah dan perantara dagang membeli stok beras dalam jumlah besar untuk perbekalan pasukan di luar negeri. Keputusan ini memicu aksi spekulasi dan penimbunan beras oleh pedagang besar, sehingga pasokan di pasar lokal menyusut tajam dan harganya melambung tinggi.

Aksi protes pertama tercatat meletus di kota nelayan kecil Uozu, Prefektur Toyama, pada 23 Juli 1918. Gerakan awal tersebut dipelopori oleh para ibu rumah tangga nelayan yang menolak pengiriman beras ke luar daerah saat keluarga mereka sendiri terancam kelaparan. Protes yang bermula dari petisi damai kepada aparat desa segera berkembang menjadi pemogokan kerja, penjarahan toko beras, hingga pembakaran kantor polisi dan kantor administrasi pemerintah.

Dalam catatan resmi tahun 1918, terjadi setidaknya 417 sengketa perburuhan dan bentrokan terbuka yang melibatkan lebih dari 66.000 pekerja serta warga sipil. Di kota-kota besar seperti Osaka dan Kobe, kemarahan publik diarahkan langsung kepada perusahaan dagang raksasa yang dituduh memonopoli pasokan pangan, termasuk pembakaran kantor Suzuki Shōten di Kobe.

Dampak Politik dan Lahirnya Demokrasi Taisho

Pemerintah menanggapi kerusuhan ini dengan mengerahkan aparat kepolisian dan satuan militer untuk memulihkan ketertiban umum. Sekitar 25.000 orang ditangkap di berbagai prefektur, dan 8.200 orang di antaranya dijatuhi vonis hukuman pidana, mulai dari denda administratif hingga hukuman kurungan dan pidana berat.

Ketidakmampuan kabinet militer dalam mengendalikan inflasi dan meredakan kemarahan rakyat menciptakan tekanan politik yang tidak terbendung. Mengakui kegagalan dalam menjaga stabilitas nasional, Perdana Menteri Terauchi Masatake bersama seluruh anggota kabinetnya resmi mengundurkan diri pada 29 September 1918.

Kejatuhan rezim Terauchi membuka babak baru dalam tata kelola politik Jepang. Tahta kekaisaran kemudian menunjuk Hara Takashi sebagai Perdana Menteri baru. Hara, yang dikenal luas sebagai pemimpin berlatar belakang rakyat biasa tanpa gelar kebangsawanan, membentuk kabinet pertama yang didasarkan pada mayoritas partai politik di parlemen. Perkembangan konstitusional ini menjadi tonggak utama dimulainya era demokrasi parlementer yang dapat dipelajari lebih rinci melalui catatan tentang zaman Taisho dan kepemimpinan Kaisar Taisho.

Kerusuhan Beras 1918 membuktikan kepada elite kekuasaan bahwa stabilitas nasional tidak dapat dipisahkan dari jaminan kesejahteraan dasar masyarakat. Peristiwa ini memaksa negara merombak sistem distribusi pangan, membuka impor beras dari wilayah luar, serta mengakui suara kelas pekerja dalam pengambilan kebijakan publik.